Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau mengirimkan dua Rekor Muri ke Presiden Jokowi. Yang pertama Rekor Muri diberikan atas prestasi Jokowi sebagai Presiden yang paling banyak Berjanji. Dalam catatan BEM Unri, sedikitnya ada 65 janji kampanye jokowi yang diucapkan saat kampanye. Dimulai dari janji tidak melakukan bagi - bagi kursi dengan koalisinya sampai janji satu menteri untuk orang Riau.
Rekor Muri kedua diberikan atas prestasi Presiden Jokowi sebagai Presiden paling banyak ''Berbohong'', dimana dua minggu menjabat sudah banyak yang diingkari oleh presiden Jokowi.
Demikian rilis Presiden BEM Unri dan Korpus BEM Se-Riau Zulfa Hendri kepada GoRiau.com, Selasa (4/11/2014).
Selain mengirimkan Rekor Muri, BEM Unri juga mengirimkan enam paket rekomendasi kebijakan yang ditawarkan oleh presiden Jokowi. Dimana rekomendasi tersebut ditawarkan untuk memberikan solusi mengatasi permasalahan subsidi BBM yang dianggap membebani APBN. Sebab solusi menaikan Harga BBM yang ditawarkan oleh prsiden Jokowi kami dinilai tidak tepat dan solusi itu menunjukan pemerintahan Jokowi tidak mau berfikir lebih cerdas lagi.
Enam paket Rekomendasi Kebijakan tersebut adalah :
1. Subsidi Silang BBM
Dengan mewajibkan (paksa) kalangan menengah atas membayar lebih mahal daripada rakyat kelompok bawah. Maka, masalah beban subsidi akan hilang, dan pemerintah juga meraih keuntungan dari pos anggaran in.
2. Membagi dua jenis BBM
Yaitu jenis pertama, BBM rakyat yang beroktan 80-83 (saat ini jenis premium oktannya 88). Sebagai pembanding, di Amerika, oktan general gasolin 86 dan di negara bagian Colorado 83. Jenis kedua, BBM Super dengan oktan 92 untuk jenis Pertamax dan 94 Pertamax Plus.
Nilai oktan berhubungan dengan ”ketukan” (knocking) yang mempengaruhi kinerja mesin. Semakin rendah nilai oktan mesin akan lebih sering mengalami ketukan dan sebaliknya. Perbedaan oktan yang tinggi antara BBM rakyat dan BBM super akan membuat pengendara mobil menengah atas takut menggunakan BBM Rakyat. Mereka tidak ingin mesin mobilnya menggelitik karena akan mempercepat kerusakan mesin dan biaya perbaikannya lebih mahal.
''Guna meringankan beban rakyat, harga BBM Rakyat tidak dinaikkan atau tetap Rp6.500/l. Ini menyangkut nasib sekitar 100 juta penduduk miskin yang terdiri atas para pengguna sepeda motor, nelayan, dan pengemudi angkutan umum. Pada 2013 Kementerian ESDM menyatakan harga keekonomian BBM Rp8.400/l. Itu artinya pemerintah harus mensubsidi Rp1.900/l. Tapi dari hasil penjualan BBM Super, pemerintah untung Rp4.100/l,'' paparnya.
Dari simulasi ini, pemerintah memang harus mensubsidi BBM Rakyat sebesar 27,5 juta kl x Rp1.900 = Rp52,25 triliun. Namun pada saat yang sama, pemerintah meraih laba dari penjualan BBM Super yang 22,5 juta kl x Rp4.100 = Rp92,25 triliun. Dengan begitu, pemerintah masih mengantongi selisih positif sebesar Rp40 triliun/tahun.
3. Reformasi birokrasi dalam tata kelola Migas Indonesia dan berantas Mafia Migas
Pemerintahan Jokowi harus mampu mengembalikan kedaulatan dan kemandirian energi nasional melalui perbaikan sistem tata kelola migas. Salah satu solusi yang paling baik untuk memperbaiki tata kelola migas adalah dengan merevisi undang – undang yang pro terhadap kepentingan asing. Salah satunya adalah Undang Undang (UU) No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang memberikan kemudahan bagi asing untuk mengelola migas di Indonesia.
Adapula UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, yang menyebutkan bahwa sektor migas dan pertambangan boleh dikuasai korporasi asing hingga mencapai 95 persen. UU ini sangat liberal. Sehingga pemerintahan kedepan harus merevisi undang – undang diatas untuk memperaiki tata kelola migas Indonesia.
Setelah undang – undang diatas direvisi selanjutnya "Berantas mafia migas dan kaki tangan asing dalam pengelolaan dan penguasaan sumber energi nasional. Presiden Jokowi harus mendudukan orang – orang yang pro terhadap kepentingan nasional terutama dalam hal minyak Indonesia.
4. Bangun Kilang Minyak
Untuk menekan Impor minyak pemerintah harus membangun kilang minyak sendiri. Sehingga dapat menekan biaya impor yang semakin besar. jika memiliki kilang yang cukup, Indonesia akan lebih hemat dalam importasi produk minyak. Saat ini, dari 900.000 barel minyak yang diimpor, sebanyak 250.000 berupa minyak mentah. Sisanya, atau mayoritas adalah produk minyak. Kapasitas kilang minyak yang ada hanya mampu menampung 1,039 juta barel. Padahal kebutuhan 1,5 juta barel,”
5. Nasionalisasi Aset Migas
Menurut Binsar Effendi ada 60 kontraktor migas yang terkategori ke dalam tiga kelompok. Pertama, Super Major, terdiri ExxonMobile, TotalFina Elf, British Petroleum (BP), Amoco, Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%. Kedua, Major, terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Ketiga, perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%. Walhasil, migas Indonesia hampir 90% telah dikuasai oleh asing yang semuanya adalah perusahaan MNC (Multi National Corporation). Nasionalisai Migas dapat diupayakan dengan mengawali memutuskan masa kontrak Total EP asal Perancis dan Inpex Corp. asal Jepang di Blok Mahakam yang habis di tahun 2017. Dan memutuskan masa kontrak Blok Rokan yang habis pada tahun 2021.
6. Menekan dan mengawasi cost recovery
Tingginya tingkat konsumsi migas pada level domestik justru tidak didukung dengan hasil produksi migas. Lebih celakanya pengeluaran biaya eksplorasi dan eksploitasi migas yang dibebankan ke pemerintah atau yang lazim disebut dengan cost recovery justru menunjukkan lonjakan dari tahun ke tahun.
Perlu diketahu Badan Anggaran DPR dan pemerintah anggaran (cost recovery) tahun 2013 sebesar US$ 15,5 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedepan pemerintah harus lebih selektif dalam mengawasi cost recovery.
SUMBER : http://www.goriau.com/berita/riau/bem-unri-kirim-2-rekor-muri-untuk-jokowi-termasuk-6-paket-solusi-agar-bbm-tak-naik.html